Indonesia dipandang oleh dunia sebagai salah satu negara demokrasi. Sejak Tahun 2008, Freedom House, salah satu lembaga pemeringkat demokrasi atau kebebasan negara-negara di dunia, memasukan Indonesia dalam kelompok negara-negara “bebas secara penuh” serupa Amerika, Inggris, Jepang dan Korea. Sekalipun demikian indeks-indeks demokrasi di tingkat global umumnya menggunakan ukuran yang relatif makro dan berbasis persepsi. Dengan cara tersebut output pengukuran hanya berada di permukaan. Bagi negara-negara yang serius mengupayakan demokratisasi, perlu upaya lanjutan yang lebih kongkrit untuk maju.
Sejak Tahun 2009 Indonesia telah mengisi kebutuhan tersebut dengan menyusun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini menyediakan output pengukuran pada tingkat provinsi berdasar kasus-kasus nyata yang terjadi di masyarakat. IDI mencakup tiga aspek, yaitu kebebeasan sipil (civil liberty), Hak-hak Politik (political rights) dan demokrasi institusi (democratic state/institution).IDI menggunakan metode triangulasi, sehingga data kuantitatif dari surat kabar dan dokumen akan diverifikasi melalui metode kualitatif yaitu focused group discussion (FGD) dan wawancara mendalam. Proses verifikasi ini melalui FGD dan wawancara mendalam ini sangat penting karena dapat memperkuat akurasi dan melengkapi data-data yang diperoleh sebelumnya.
Setiap FGD dirancang untuk sebuah tujuan yang jelas. Dalam IDI, FGD merupakan salah satu tahapan pengumpulan data. Secara spesifik tujuan utama Focus Group Discussion IDI adalah:
1. Untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah dikumpulkan melalui review media dan dokumen.
2. Melakukan eksplorasi dan memberikan konteks atas kasus atau informasi yang telah dikumpulkan melalui review media dan dokumen.
3. Menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui review media dan review dokumen.